Selasa, 07 September 2021

Lampiran Permen Agraria No 11 Tahun 2016

Lampiran Permen No 11 Tahun 2016 _Kasus Pertanahan.pdf Status. Mencabut : Permen Agraria /Kepala BPN No . 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan Permen Agraria /Kepala BPN No . 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional, menimbang : a.

20/03/2016 ÿú Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN Ditetapkan 21 Maret 2016 Ditetapkan 21 Mar 2016 ? Berlaku 14 April 2016 ? Berlaku 14 Apr 2016, Cara Menyelesaikan Sengketa Tanah Berdasar Permen Agraria No . 11 / 2016 . Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dijelaskan bahwa: ?Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang.

Permen No 13 Tahun 2016 Tatacara P3 Org Asing.pdf Lampiran Permen No .13 2016 _Tata Cara Orang Asing.pdf Status. Dicabut dengan : Permen Agraria /Kepala BPN No . 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan,.

09/08/2017 ÿú Permen Agraria /Kepala BPN No . 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi, Permen Agraria /Kepala BPN No . 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi ... Lampiran Permen No 18 Tahun 2017.pdf ... Permen Agraria /Kepala BPN No . 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan Dan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara,.

Permen Agraria /Kepala BPN No . 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten/kota dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia, menimbang : a.

Dicabut dengan : Permen ESDM No . 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Diubah dengan : Permen ESDM No . 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan ?;"