12/12/2020 ÿú Aceh mula-mula bernama Aceh Darussalam (1511-1959), selanjutnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009), dan menjadi Provinsi Aceh dari tahun 2009 hingga sekarang. Perubahan nama provinsi itu tak terlepas dari kedudukan daerah Aceh yang mengalami beberapa perubahan status.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai wewenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan undang -undang ini. (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak angket dan hak mengajukan pernyataan pendapat.
11/01/2020 ÿú KOMPAS.com - Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu dari Daerah Istimewa yang ditetapkan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).. Dikutip dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), berikut ini data Provinsi Aceh :. Dasar hukum: UU No. 11 Tahun 2006 Letak: Pulau Sumatera Luas: 5.795.600 ha (57.956 km2) Jumlah kabupaten dan kota: 23 (18.
eksistensl Daerah Istimewa Aceh . Di daerah lenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah yang kemudlan memperoleh otonomi khusus Istimewa Aceh dan UU No. 18/2001 tentang sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah (NAD) ini, aspirasi mengenai masalah tersebut Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh, Provinsi ini dibentuk pada 1956 dengan nama aceh sebelum diubah menjadi daerah istimewa aceh 1959 2001 nanggroe aceh darussalam 2001 2009 dan kembali ke aceh sejak 2009. Aceh atau yang juga dikenal dengan nanggroe aceh darussalam merupakan suku pribumi yang memiliki akar sejarah istimewa bagi indonesia.
Lintas sejarah penggunaan nama Aceh dapat kita kaji secara historis maupun yuridis dalam beberapa undang-undang, karena dalam perjalanan historisnya Aceh telah mengalami beberapa kali perubahan nama diantaranya, Atjeh, Daerah Istimewa Aceh , Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh . Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa undang-undang yang.
Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23) Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1;"
