18/10/2020 ÿú Berita nasional - JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Publik kecewa terhadap pengesahan Undang-Undanf (UU) Omnibus Law Cipta Kerja . Salah satu pemicu kekecewaan ialah karena pembahasan RUU ruu cipta kerja ,ksp, demo era jokowi, 06/10/2020 ÿú Bahkan, dia berpandangan beberapa bidang yang terkesan dijual murah kepada asing atas disahkannya RUU ini seperti sumber daya alam, lingkungan dan ketenagakerjaan. Bayangkan ini beberapa poin UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menyengsarakan dan potensial membunuh rakyat sendiri: 1. Uang pesangon dihilangkan. 2.
13/03/2020 ÿú Namun, RUU Cipta Kerja memposisikan impor sama kedudukannya dengan hasil produksi dalam negeri. ?Ini berarti membuka kran impor pangan seluas-luasnya. Pelaku usaha bisa bebas kapan saja melakukan impor. Ini bisa mengancam kedaulatan pangan,? kata Loji dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/3/2020).
10/10/2020 ÿú Menurutnya, UU Cipta Kerja memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Dimulai dengan mengundang banyak investor ke Tanah Air. Saat ini jalan terbaiknya memang seperti itu (pengesahan Omnibuslaw RUU Cipta Kerja ). Intinya, tujuan dari aturan tersebut baik, kata Solihin, Sabtu (10/10/2020).
Ini Tujuh Dampak Negatif RUU Cipta Kerja Terhadap Publik.
Ini Tujuh Dampak Negatif RUU Cipta Kerja Terhadap Publik.
Ini Tujuh Dampak Negatif RUU Cipta Kerja Terhadap Publik.
Berlakunya RUU Cipta Kerja membuka peluang eksploitasi berlebih sumber daya kelautan, yang akhirnya akan membuat nelayan kecil dan tradisional merugi dan terpinggirkan serta mempercepat kerusakan ekosistem pesisir dan kekayaan laut, ucap Susan.
Demo RUU Cipta Kerja Bubar, Arus Lalu Lintas Kembali Normal. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah membuka ruas jalan yang sempat ditutup akibat unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja . Peristiwa 8 bulan lalu.
01/03/2020 ÿú Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020. Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja.
14/02/2020 ÿú RUU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan rumusan karena dalam perumusannya, pencantuman pasal perubahan langsung digabungkan dengan pasal lama sehingga menyulitkan siapapun yang membacanya. Mengingat pasal-pasal yang harus direvisi berasal dari 79 UU, seharusnya penyusun RUU Cipta Kerja menggunakan standar yang sudah diatur dalam UU No. 12/2011.
13/08/2020 ÿú Namun kenyataannya ada beberapa hal dari bagian RUU Cipta Kerja itu yang dianggap justru merugikan rakyat kecil. Dalam klaster ketenagakerjaan misalnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuturkan salah satu dampaknya adalah hilangnya pesangon.;"
